Hukum pidana Internasional dalam dinamika pengadilan pidana Internasional

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

9786024223106

Deskripsi Fisik

x, 356 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 IMA h

Ajaran kausalitas hukum pidana

Buku ini menggambarkan tentang ajaran kausalitas, digunakan untuk menemukan perbuatan yang menjadi sebab (sebab-sebab) timbulnya akibat yang dilarang. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak bisa ditegakkan. Sebut saja beberapa kasus yang menjadi perhatian p…

Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana

Kendati kepastian hukum dan keadilan sering kali dipertentangkan, namun hukum pidana justru mensyaratkan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Tidak terpebuhinya salah satu syarat tersebut menyebabkan penjatuhan pidana kehilangan esensinya untuk mengantarkan hukum pidana sebagai instrumen dalam menciptakan ketertiban hukum dan sosial. Untuk itu diperlukan konk…

Hukum acara peradilan agama di Indonesia : lengkap dengan sejarah dan kontrib…

Hukum acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama,cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggungat,cara hakim bertindak,baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan,dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat,serta cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan d…

Perampasan harta hasil korupsi : perspektif hukum pidana berkeadilan

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukumâ€â€¦

Euthanasia : Hak asasi manusia dan hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

142 hlm., ilus., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04197 DJO e

Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi : menuju hukum pidana yang …

Berbicara tentang sistem hukum pidana, setelah menentukan seorang tersangka memenuhi semua unsur pasal yang disangkakan dan faktor criminal liability, yang terpenting adalah penentuan besar sanksi pidana maupun yang lain. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori pun yang melandasi putusan hakim secara rasional dan adil yang bisa menjelaskan beban sanksi pidana yang dijatuhkan. Buku ini m…

Hukum penitensier Indonesia

Apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana itu? Ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur di dalam kita Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan sebagian besar telah diatur di dalam apa yang disebut hukum penitensier atau penitentiaire recht.
Hukum Penitensier menurut Prof. Van Bemmelen adalah met racht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstitute…

Kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes)

Delik di bidang ekonomi (economic crimes) lebih luas ruang lingkupnya daripada delik ekonomi yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekana Delik di bidang ekonomi (economic crimes) meliputi delik penyelundupan (innggliny/mokkel), kecurangan bidang kepabeanan (custom frand), delik bidang perbankan (hanbingerime), delik bidang perniagaan (commercialcri…

Membumikan hukum Tuhan : Perlindungan HAM perspektif hukum pidana islam

Buku ini adalah hasil karya ilamiah terbaik penulis dalam bentuk Penelitian Disertasi. Penelitian yang telah dibukukan ini berisikan kajian tentang kedudukan Perlindungan HAM dalam fiqih jinayat, khususnya berkaitan dengan hukuman. Penelitian ini berawal dari kegelisahan peneliti ketika banyaknya kritik dari berbagai kelompok masyarakat terhadap diberlakukannya syariat Islam di Aceh, tepatnya t…