Undang-undang peradilan agama: Komplikasi Hukum Islam ( KHI )

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9789791606172

Deskripsi Fisik

216 hlm, 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HIM u

Hukum acara sidang etik penyelenggara pemilu

Membahas hukum acara sidang etik penyelenggara pemilu, meliputi : latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian, dan putusan DKPP.…

Sertifikat hak atas tanah

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

9789790073937

Deskripsi Fisik

xiii, 327 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.3 ADR s

Undang-undang narkotika : UU No.35 Tahun 2009 /

Edisi

Cet. 6

ISBN/ISSN

9789790073234

Deskripsi Fisik

viii, 156 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.5980545 IND u

Undang-undang sistem perbukuan UU RI No. 3 Tahun 2017

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790077416

Deskripsi Fisik

viii, 245 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

070.509598026 IND u

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan : (UU RI No.5 Tahun 2007)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan UU Pemajuan Kebudayaan RI. UU Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud sebaga…

Peraturan lengkap peradilan agama

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden …

Undang-undang paten & merek dan indikasi geografis : (UU RI no. 13 tahun 2016…

Buku ini membahas mengenai UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Walaupun dengan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dna belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu mel…

Undang-undang notaris : Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 t…

UU Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dilengkapi dengan penguatan persyaratan menjadi notaris, penambahan aturan tentang notaris, perubahan isi akta, penguatan dan penegasan organisasi notaris, penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas

Undang-undang administrasi pemerintahan dan kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasar- nya adalah upaya untuk membengun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad- ministrasi Pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali…