Alternatif penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

9786230221132

Deskripsi Fisik

xii, 176 halaman : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SUL a

Perlindungan hukum anak jalanan : (kajian perspektif hak azasi manusia)

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

9786230214448

Deskripsi Fisik

xvi, 244 halaman ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.08772 MAE p

Pertanggungjawaban pidana korporasi dari masa ke masa

Menurut catatan sejarah bangsa Indonesia, korporasi (Recht Persoon) sudah ada dan dikenal di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1602 dengan masuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah korporasi multinasional (Multinasional Corporation) pertama yang datang untuk berdagang dan memonopoli komoditi rempah-rempah dan hingga kini di era lahirnya korporasi ekonomi digital (Digital Eco…

Hukum modal ventura : pola kerja sama dan perlindungan hukum

Adanya perbedaan bentuk badan usaha pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) akan berpengaruh pada pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha, karena masing-masing PPU memiliki karakteristik yang berbeda. Yang menjadi masalah adalah ketika hubungan hukum antara keduanya menjadikan Perusahaan Modal Ventura tidak sesuai dengan asumsi teoretis bahwa Perusahaan…

Penerapan konsep ''PLEA Bargaining;

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786230209048

Deskripsi Fisik

x, 47 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 LUK p

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786230210464

Deskripsi Fisik

xii, 271 hlm., ilus. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.01 HAM m

Hukum tata negara suatu pengantar : jilid 2

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786024016487

Deskripsi Fisik

viii, 265 hlm., bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 JOH h

Hukum adat Indonesia

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786230224485

Deskripsi Fisik

xii, 489 hlm., ilus., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5709598 APR h

Hukum tindak pidana khusus

Tindak pidana adalah setiap tindakan yang mempunyai sifat melanggar hukum adalah tindak pidana, hal ini merupakan suatu kesamaan yang diakui beberapa ahli. Sehingga apabila terjadi pengelompokan secara khusus suatu tindak pidana yang dirasa diperlukan diatur secara khusus. Isi didalamnya menjabarkan setiap tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Terbagi menjadi semb…

Dasar-dasar penologi & pemasyarakatan : (telaah pembaharuan sistem pembinaan …

Pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi harus diperhatikan agar mencapai tujuan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan subsitem peradilan pidana yang berperan penting terhadap narapidana. Eksistensi dari lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi tempat narapidana dalam menjalani proses pembinaan agar nantinya mereka dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya.