Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea…

Pajak merupakan salah satu instrumen penting bagi sebuah negara dan warga negaranya, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Himpunan peraturan ini berisi seluruh peraturan perundang-undangan pajak pilihan yang masih berlaku beserta perubahannya, mulai dari sejak pertama kali diundangkan hingga p…

KUHAP lengkap : pelaksanaan KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP, tambahan pedoma…

Edisi

Cet. 10

ISBN/ISSN

9789790070486

Deskripsi Fisik

vii, 439 hlm., ilus., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 IND k

Peraturan lengkap peradilan agama

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden …

Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwanegara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan…

Kitab undang-undang hukum pidana

Edisi

Cet. 15

ISBN/ISSN

9789798767197

Deskripsi Fisik

ix, 486 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 IND k

Undang-undang paten & merek dan indikasi geografis : (UU RI no. 13 tahun 2016…

Buku ini membahas mengenai UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Walaupun dengan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dna belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu mel…

KUHAP dan KUHP

Edisi

Cet. 17

ISBN/ISSN

9789798061790

Deskripsi Fisik

x, 410 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 IND k

Undang-undang notaris : Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 t…

UU Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dilengkapi dengan penguatan persyaratan menjadi notaris, penambahan aturan tentang notaris, perubahan isi akta, penguatan dan penegasan organisasi notaris, penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas

Undang-undang administrasi pemerintahan dan kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasar- nya adalah upaya untuk membengun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad- ministrasi Pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali…

Undang-Undang & Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat alan tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab ani Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjut- nya menyebabkan pula tumbuhnya…