Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786230224706

Deskripsi Fisik

viii, 115 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

361.2 RUD p

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

9786230230646

Deskripsi Fisik

viii, 93 hlm 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 SAM p

Perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indo…

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

9786230216886

Deskripsi Fisik

xii, 306 halaman : 23 cm ilustrasi ;

Judul Seri

-

No. Panggil

345.069598 AMI p

Penegakan hukum tindak pidana korupsi

Korupsi adalah masalah paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Tak hanya menjadi kendala struktural, akan tetapi sudah menjadi suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga di kalangan para pejabat daerah dan pejabat instansi, bahkan di noninstan…

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Bahasan utama dalam buku ini diantaranya tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, korupsi dan korporasi di Indonesia, dan lain-lain.

Perampasan harta hasil korupsi : perspektif hukum pidana berkeadilan

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukumâ€â€¦

Kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes)

Delik di bidang ekonomi (economic crimes) lebih luas ruang lingkupnya daripada delik ekonomi yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekana Delik di bidang ekonomi (economic crimes) meliputi delik penyelundupan (innggliny/mokkel), kecurangan bidang kepabeanan (custom frand), delik bidang perbankan (hanbingerime), delik bidang perniagaan (commercialcri…

Tindak pidana khusus / Muhammad Yamin

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

9789790761650

Deskripsi Fisik

485 hlm., ilus., bibl. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 MUH t

Konsep kerugian keuangan negara : Pendekatan hukum pidana, hukum administrasi…

Kerugian keuangan negara dalam dimensi perundang-undangan disebutkan bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam…

Korupsi itu memalukan/ Soen'an Hadi Poernomo

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786027926066

Deskripsi Fisik

xvi, 394 hlm., ilus., bibl., Ind.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 SOE b