Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesainnya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke pengad…
Lahirnya buku ini berangkat dari luaran penelitian tahun 2019 di bidang hukum. Penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pengembangan Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menganalisa tren putusan korupsi di Indonesia, dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim. Pemidanaan merupakan suatu proses, yakni pr…
Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden …
Buku ini merupakan kajian praktis tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara profesional, cepat, dan tepat. Buku ini disusun karena didorong untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada pencari keadilan yang ingin memperoleh keadilan melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Semoga buku ini bermanfaat bagi mereka yang sedang mencari keadilan atau…
Daftar Isi BAB 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Kerangka Pemikiran D. Pendekatan Kajian BAB 2 PEMAHAMAN UMUM EKONOMI SYARIAH DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM BIDANG EKONOMI 41 A. Pengertian Ekonomi Syariah B. Keberlakuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. C. Konsep Penegakan hukum Islam bidang Ekonomi D. Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Islam Bidang Ekonom…