Buku ini pada pokoknya menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam PMK Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses sebelum Pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diulas juga mengenai beberapa yurisprudensi putusan MK tentang standar kualitatif dalam putusan mengenai perselisihan hasil pemilihan Kep…
Membahas hukum acara sidang etik penyelenggara pemilu, meliputi : latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian, dan putusan DKPP.…
Secara prinsipil, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Raky…
Politik hukum presidential threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (syarat pencalonan), sudah kita anut sejak Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2019. Poilitik hukum terkait PT ini m…