Text

Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia

---

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode tahun 1950-1980an (20 undang-undang), periode tahun 1990-2000 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000-2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 DWI k

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2017

Deskripsi Fisik

xii, 600 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789790077539

Klasifikasi

346.066

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

Subjek

Korporasi - Undang-undang dan peraturan
Hukum perusahaan - Indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N., Dr. Kristian, S.H., M.Hum. ; editor, Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., T

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar