Image of parliamentary threshold dan HAM : Dalam hukum tata negara Indonesia
Penanda Bagikan

Text

parliamentary threshold dan HAM : Dalam hukum tata negara Indonesia

Sinopsis
Ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) merupakan salah satu instrumen teknis Pemilu yang ditemui di negara-negara yang menggunakan sistem Pemilu proporsional. Threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase suara atau pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dalam
bentuk kursi.

Ketersediaan
#
Perpustakaan IAIN Kediri (Koleksi Umum) 328.1 ERF p
1602806
Tersedia
#
Perpustakaan IAIN Kediri (Koleksi Umum) 328.1 ERF p
1602807
Tersedia
#
Perpustakaan IAIN Kediri (Koleksi Umum) 328.1 ERF p
1602808
Tersedia
#
Perpustakaan IAIN Kediri (Koleksi Umum) 328.1 ERF p
1602809
Tersedia
#
Perpustakaan IAIN Kediri (Koleksi Umum) 328.1 ERF p
1602810
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
328.1 ERF p
Penerbit
Malang : Setara Plus.,
Deskripsi Fisik
xvii, 167 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786021642085
Klasifikasi
328.1
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Parliamentary Threshold
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar