Text
Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat
Otonomi daerah sebagai produk orde reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi
keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Hal ini kemudian memunculkan optimisme akan lahirnya civilisation dalam pranata sosial politik dan budaya.
Namun realitas empirik yang berkembang justru seringkali tidak paralel dengan ideal-ideal reformasi. Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat memaparkan dengan lugas unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Buku ini wajib dibaca...!!
Judul | Edisi | Bahasa |
---|---|---|
Hukum Pemerintahan Daerah / Ni'matul Huda | Cet.3 | 0 |
Hukum pemerintahan desa : dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi | 0 |