Hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786024222215

Deskripsi Fisik

xv, 262 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0432 URI h

Peraturan lengkap pengadaan barang/jasa : (Perpres RI no. 4 tahun 2015) : per…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790076266

Deskripsi Fisik

viii, 1158 hlm ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.025 IND p

Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh : dilengkapi peraturan pemerintah, peratu…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790077249

Deskripsi Fisik

xi, 787 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

Seri peraturan perpajakan

No. Panggil

343.052 IND u

Teori dan hukum konstitusi

Kedaulatan merupakan padanan dari istilah sovereignty (bahasa Inggris), souverainete (bahasa Perancis), souvereiniteit (bahasa Belanda), sovranus (bahasa Italia). Istilah-istilah ini berasal dari kata Latin superanus yang mempunyai arti tertinggi. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam ilmu kenegaraan dikenal adanya beberapa teori atau ajaran, yaitu: 1…

KUHP : kitab undang-undang hukum pidana

Edisi

Cet.19

ISBN/ISSN

9795260200

Deskripsi Fisik

xviii, 225 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 k

Teori & pengujian peraturan perundang-undangan

Buku ini mengkaji aspek teoritis ilmu perundang-undangan yang relatif baru dalam khasanah keilmuan. Di samping itu juga membahas aspek teoritis tentang norma hukum, asas hukum dan macam=macam sumber hukum.

Implementasi undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasiona…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 112 hlm; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

KT/MPAI-16/022

Penerapan undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di badan a…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 78 hlm, : 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

KS/AS-16/020

Amandemen undang-undang PEMDA : UU RI No. 9 Tahun 2015

Buku ini memuat ketentuan mengenai konsekuensi atas perubahan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur wakil kepala daerah, sehingga perlu diatur pembagian t ugas antara kepala daerah dan wakilnya agar terjadi disharmoni dan perlu pengaturan mekanise pengisisan jabatan kepala dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan.

Amandemen undang-undang pilkada gubernur, bupati dan walikota : (UU RI No. 8 …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790076235

Deskripsi Fisik

viii, 447 hlm., ilus., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 IND a