Green constitution : nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones…

Buku ini unik karena pandangan-pandangannya yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi Konstitusi Hijau dan Ekokrasi. Dengan membaca buku ini, kita akan paham dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan sustainable development. Di samping itu, akan kita temukan relevansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep dem…

Sistem hukum Pancasila : Sistem, sistem hukum dan pembentukan peraturan peru…

Buku ini membangun suatu konstruksi hukum baru, dan memulai bangunan Sistem hukum Pancasila yang bermartabat, yang tidak lagi menggantungkan diri kepada justifikasi teoritis yang datang dari luar, khususnya dari filsafat yang dibangun di Barat. Buku ini tidak ideologis, yaitu bersifat doktriner dalam mengajarkan sistem hukum Indonesia untuk anti Barat.

Teori dan hukum konstitusi

Buku ini hadir untuk melengkapi referensi ilmu hukum khususnya para penstudi hukum konstitusi di Indonesia. Bagi mahasiswa dan akademisi hukum setidaknya buku ini bisa menjadi salah satu pilihan sumber acuan dan referensi proses pembelajaran atau perkuliahan di kampus. Ihwal studi terhadap aspek teoritis dan dimensi yuridisi konstitusionalisme selama ini masih jarang digali dan dikembangkan ole…

Hukum lelang

Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaan. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembangaan lelang, dan sumber hukum lel…

Hukum Koperasi Indonesia : pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha

Hukum Koperasi jarang diulas tuntas dalam buku-buku teks sejenis di Tanah Air, padahal persoalan hukum ini sangat fundamental dalam rangka mengembangkan koperasi di masa mendatang. Mengingat betapa urgennya persoalan ini, maka buku diterbitkan untuk membantu semua pihak yang ingin mendalami persoalan Hukum Koperasi. Buku ini ditulis berdasarkan banyak sumber dari berbagai sudut pandang dan disi…

Pengertian, pengaturan, dan permasalahan tanah negara

Tanah negara adalah etintas tanah yang menimbulkan banyak persoalan sejak zaman kolonial. Mulai dari silih berganti pendapat dalam menentukan tanah - tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah negara, hingga otoritas yang berwenang dalam penguasaannya merupakan persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Buku ini mendalami kompleksitas persoalan tanah negara berdasarkan pendekatan …

Perkawinan bawah umur di Indonesia : beserta perbandingan usia perkawinan dan…

Perkawinan bawah umur atau perkawinan anak-anak sudah menjadi pusat perhatian dunia. Hal ini disebabkan karena fenomena perkawinan anak terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai wujud dukungan terhadap penghapusan…

Korporatisme dalam undang-undang dasar 1945

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

9786024221577

Deskripsi Fisik

xiv, 222 hlm., ilus., bibl. ; 13,5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MAN k

Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratura…

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perund…

Amandemen undang-undang ITE informasi dan transaksi elektronik : (UU RI No. 1…

Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Atas dasar perti…