Efektifitas mediasi dalam menyelesaikan masalah perceraian di Pengadilan Agam…

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dan dapat dipertahankan untuk selamanya (permanent) oleh suami istri. Namun, dalam berumah tangga kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Indonesia adalah negara Hukum. San…

al Qadla' fi al islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

163 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

2x4.6 MAD q

Eksekusi putusan pengadilan agama tentang nafkah anak di Indonesia

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786230247057

Deskripsi Fisik

ix, 209 hlm., bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 ALP e

Judical activism / Safri Abdullah

Arsitektur pengadilan menggambarkan pengadilan sebagai suatu masyarakat sendiri yang memiliki wilayah sendiri yang didalamnya berlangsung proses-proses yang khas. Didalam pengadilan ada aktor- aktor ligitasi, ada rule of game ( hukum acara), ada interaksi antara pihak- pihak yang bersengketa. Ada hakim dengan toga dan palunya, panitera, penuntut umum dan para lawyer dengan uniformnya masing-mas…

Praktik dan wacana seputar persidangan elektronik (e-litigation) di peradilan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786230217395

Deskripsi Fisik

x, 112 hlm., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0664 BAM p

Peradilan agama dan dinamika kontemporer

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786230236204

Deskripsi Fisik

x, 243 hlm., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 ASN p

Judical activism

Arsitektur pengadilan menggambarkan pengadilan sebagai suatu masyarakat sendiri yang memiliki wilayah sendiri yang didalamnya berlangsung proses-proses yang khas. Didalam pengadilan ada aktor- aktor ligitasi, ada rule of game ( hukum acara), ada interaksi antara pihak- pihak yang bersengketa. Ada hakim dengan toga dan palunya, panitera, penuntut umum dan para lawyer dengan uniformnya masing-mas…

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesainnya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke pengad…

Palu hakim versus rasa keadilan : sebuah pengantar disparitas putusan hakim d…

Lahirnya buku ini berangkat dari luaran penelitian tahun 2019 di bidang hukum. Penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pengembangan Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menganalisa tren putusan korupsi di Indonesia, dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim. Pemidanaan merupakan suatu proses, yakni pr…

Peraturan lengkap peradilan agama

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden …