Hukum acara sidang etik penyelenggara pemilu

Membahas hukum acara sidang etik penyelenggara pemilu, meliputi : latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian, dan putusan DKPP.…

Undang-undang narkotika : UU No.35 Tahun 2009 /

Edisi

Cet. 6

ISBN/ISSN

9789790073234

Deskripsi Fisik

viii, 156 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.5980545 IND u

Undang-undang sistem perbukuan UU RI No. 3 Tahun 2017

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790077416

Deskripsi Fisik

viii, 245 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

070.509598026 IND u

Undang-undang paten & merek dan indikasi geografis : (UU RI no. 13 tahun 2016…

Buku ini membahas mengenai UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Walaupun dengan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dna belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu mel…

Undang-undang notaris : Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 t…

UU Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dilengkapi dengan penguatan persyaratan menjadi notaris, penambahan aturan tentang notaris, perubahan isi akta, penguatan dan penegasan organisasi notaris, penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas

Undang-undang administrasi pemerintahan dan kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasar- nya adalah upaya untuk membengun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad- ministrasi Pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali…

Hukum lelang

Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaan. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembangaan lelang, dan sumber hukum lel…

Hukum Koperasi Indonesia : pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha

Hukum Koperasi jarang diulas tuntas dalam buku-buku teks sejenis di Tanah Air, padahal persoalan hukum ini sangat fundamental dalam rangka mengembangkan koperasi di masa mendatang. Mengingat betapa urgennya persoalan ini, maka buku diterbitkan untuk membantu semua pihak yang ingin mendalami persoalan Hukum Koperasi. Buku ini ditulis berdasarkan banyak sumber dari berbagai sudut pandang dan disi…

Perkawinan bawah umur di Indonesia : beserta perbandingan usia perkawinan dan…

Perkawinan bawah umur atau perkawinan anak-anak sudah menjadi pusat perhatian dunia. Hal ini disebabkan karena fenomena perkawinan anak terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai wujud dukungan terhadap penghapusan…

Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratura…

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perund…