Text

Presidential threshold: sejarah, konsep, dan ambang batas persyaratan pencalonan dalam tata hukum di Indonesia

---

Politik hukum presidential threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (syarat pencalonan), sudah kita anut sejak Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2019. Poilitik hukum terkait PT ini memang dimaksudkan sebagai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan praktik anomali dalam skema presidensial; dan dengan demikian perlu direkonstruksi. Sumber: sampul belakang buku

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

324.6 JAM p

Penerbit

Malang : Setara Press., 2019

Deskripsi Fisik

xvi, 278 hlm., ilus., bibl., ind. ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786026344724

Klasifikasi

324.6

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Pemilihan umum
Hukum Pemilu
Presiden - Pemilihan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jamaluddin Ghafur, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar