Text

Prinsip dan praktik bantuan hukum di Indonesia

---

Right to counsel (hak untuk didampingi penasihat hukum) secara khusus diatur di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam ketentuan ICCPR, seseorang memiliki hak dan jaminan untuk membela diri secara langsung atau melalui penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, serta diberitahukan mengenai hak tersebut jika dirinya tidak memiliki penasihat hukum, dan mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, serta tanpa membayar jika dirinya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Di dalamÊketentuan KUHAP disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang diancam pidana berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang atau lebih penasihat hukum, dan kepadanya diberikan hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347.017 JAN p

Penerbit

Depok : Kencana., 2017

Deskripsi Fisik

xiv, 216 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786024221812

Klasifikasi

347.017

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Bantuan Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jandi Mukianto, SH., MH.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar