Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi : menuju hukum pidana yang …

Berbicara tentang sistem hukum pidana, setelah menentukan seorang tersangka memenuhi semua unsur pasal yang disangkakan dan faktor criminal liability, yang terpenting adalah penentuan besar sanksi pidana maupun yang lain. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori pun yang melandasi putusan hakim secara rasional dan adil yang bisa menjelaskan beban sanksi pidana yang dijatuhkan. Buku ini m…

ANALISIS PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KLAUSUL ``KEHILANGAN DAN KERUSAK…

Titipan dalam bahasa fiqih dikenal dengan sebutan wadi’ah. Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Adapun pencantuman klausul baku adalah boleh selama tidak bertentangan dengan hukum syari’ah, yaitu dengan tetap menjaga hak dan kewajiban masi…

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi

Pemahaman yang baik teori dan praktik tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum sebaliknya, perubahan hukum akan…

Dasar-dasar hukum acara jinayat

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786020895802

Deskripsi Fisik

xxv, 257 hlm., ilus., bibl. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6 LUB d

Dinamika sejarah hukum : dari filosofi hingga profesi hukum

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790766877

Deskripsi Fisik

x, 260 hlm., ilus., bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.09 ZUL d

Hukum perdata islam : penerapan hukum keluarga dan bisnis islam di Indonesia

Hukum perdata Islam di Indonesia merupakan perpaduan dari kajian ilmu hukum perdata dan hukum Islam yang meliputi aspek hukum keluarga dan hukum bisnis Islam. Hukum perdata Islam telah melalui proses sejarah panjang sehingga hari ini sebagaian besar telah diserap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu terkait hukum perkawinan yang meliputi perceraian, perjanjian perkawinan, peme…

Hukum penitensier Indonesia

Apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana itu? Ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur di dalam kita Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan sebagian besar telah diatur di dalam apa yang disebut hukum penitensier atau penitentiaire recht.
Hukum Penitensier menurut Prof. Van Bemmelen adalah met racht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstitute…

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Edisi

Ed. 1, Cet. 9

ISBN/ISSN

9789790070233

Deskripsi Fisik

viii, 271 hlm., ilus.,bibl. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0432 ADR p

Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia

Konstitusi adalah hukum KONSTITUSI Yang lebih tinggi atau bahkan PaIing tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentan…

Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratura…

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perund…