Suatu tindakan pidana dirumuskan untuk pembuat tinggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suati delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang “penyertaan” (deelneming). Dilihat dari teori pembuatan yang restriktif, ketentuan tentang penyerta…
Buku ini memaparkanb peranan aspek - aspek global yang telah menimbulkan perubahan besar - besaran di segala aspek kehidupan manusia, yang membawa dampak perubahan hukum dalam praktik ( law in action ). Buku ini di samping patut menjadi referensi utama dalam mata kuliah Aspek - aspek pengubah Hukum yang diajarkan di Magister Hukum Fakultas Hukum, juga menjadi bacaan penting bagi para akademisi …
Diskursus tentang politik dalam Islam menarik untuk dikaji, bahkan di masa yang akan datang. Mungkin karena karakteristik politik yang berkaitan Iangsung dengan hajat hidup orang banyak, maka perbincangan soal konsep tersebut terus berlangsung, berkembang, dan pada tahapan tertentu mengkristal menjadi ideologi yang mewujud pada negara, kerajaan, suku, bangsa, dan seterusnya; mendarah daging seh…
Hukum perusahaan tentunya merupakan salah satu materi pembelajaran hukum yang harus selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, lebih-lebih menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh sebab itu, sajian materi pembelajaran hukum perusahaan tentunya tidak cukup hanya dilihat dari sisi keindonesiaan, akan tetapi patu…
Buku ini merupakan hasil refleksi kritis terhadap cita mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dan hukum sebagai volonte generale rakyat Indonesia. Juga sebagai ekspresi ‘seluruh rakyat’, dan bukan sekedar ekspresi suara mayoritas. Berbekal pendekatan teori yang mendalam serta dan filsafat, didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan fakta bahwa konsep…
Daftar Isi 1 PEMIKIRAN TERKAIT PERLINDUNGAN HAM 1 A. Polemik Kasus Trisakti dan Semanggi B. Menjerat Terorisme dengan UU Pengadilam Ham C. Problema Perlindungan HAM D. Otomatisasi Pemulihan HAM Eks-PKI E. Menyingkap Tabir Kematian Munir F. Memecah Kebuntuan Kasus Trisakti dan Semanggi G. Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM 2 REFLEKSI PENANGANAN KASUS KORUPSI 29 A. Refleksi atas…
Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas member…
Menurut kesepakatan mayoritas ulama, maqâshid al-syarîah bukan sebuah ilmu yang berdiri sendiri di luar ushul fiqh, tetapi ia harus mengilhami setiap ketetapan hukum yang dilahirkan oleh mujtahid. Dengan kata lain, dengan melakukan istinbath hukum melalui metode-metode di atas, yang menjadi tujuan mujtahid adalah agar hukum yang ditetapkannya dapat merealisasi kemaslahatan bagi manusia, baik …